Selama beberapa tahun terakhir badan PBB telah semakin berperan banyak di ID4Africa dan inisiatif terkait identitas digital lainnya. Direktur Rekanan UNICEF dan Kepala Global Perlindungan Anak Cornelius Williams bekerjasama dengan Dewan Direksi ID4Africa pada September lalu, dan perwakilan dari Divisi Statistik PBB (UNSD) berkerjasama dengan badan pengungsi PBB (UNHCR) pada bulan April. Ketika ditanya mengenai keadaan ekosistem identitas Afrika oleh Pembaruan Biometrik di ID4Africa 2019 di Johannesburg, Williams UNICEF pertama-tama menekankan bahwa identitas digital harus didahului dengan identitas hukum, dan dikaitkan dengan daftar sipil.
Dalam hal itu, beberapa negara telah cukup maju termasuk Mesir, Afrika Selatan, Namibia, Botswana, dan Madagaskar. Namun menurut Williams, banyak negara Afrika belum membangun kerangka hukum yang efektif. Dari dasar pencatatan sipil, ID hukum dan digital dapat dengan mudah diambil, namun perlu diingat bahwa ketika melompat ke identitas digital tanpa mendapatkan infrastruktur registrasi sipil secara online, maka hal ini dapat menimbulkan masalah
Williams menambahkan bahwa kerangka hukum memberikan mandat, mengaktifkan dokumen yang dapat mengatasi masalah seperti privasi data. Sumber yang ada saat ini dijalankan dengan sangat ketat oleh pemerintah dunia berkembang yang menjalankan program identifikasi. William menegaskan bahwa di negara yang besar seperti di Afrika, sistem identitas dan pegawai catatan sipil memiliki pandangan yang berseberanganwalaupun dalam badan yang sama, sehingga ketidakseimbangan dalam pendanaan program mereka jelas terlihat.
Negara-negara juga dapat menggunakan sistem paralel ketika yayasan yang sesuai tidak sesuai. Sierra Leone, tempat Williams dilahirkan, dianggap meluncurkan sistem identitas yang benar-benar baru, sejajar dengan sistem pencatatan kelahiran yang telah terdaftar lebih dari 70 persen kelahiran. Inilah sebabnya mengapa agenda identitas hukum PBB memprioritaskan berbicara dengan satu suara, tidak memberikan informasi yang membingungkan atau bertentangan kepada negara-negara anggota, dan mendukung upaya Bank Dunia.
Pesan terpadu yang disampaikan mencakup pentingnya sistem terpadu, dan Williams mengangkat sistem identitas Mesir, di mana setiap nomor unik mengidentifikasi setiap individu dari lahir hingga mati, sebagai contoh untuk mengembangkan sistem. Hal ini memungkinkan pengidentifikasi sering digunakan untuk berbagai layanan dan program pemerintah yang berbeda, tetapi juga awal, untuk program-program yang dilibatkan UNICEF, seperti vaksinasi.
William menambahkan jika mereka berhasil mendapatkan hak ini, berarti identitas fungsional lintas sektor dan sistem administrasi dapat dilakukan. Sehingga orang yang imunisasi tidak harus memiliki sistem yang terpisah. Dia memanfaatkan sistem nasional.
Menurut Williams kolaborasi dengan sektor kesehatan untuk menghubungkan layanan kesehatan dengan sistem nasional merupakan salah satu keberhasilan utama UNICEF. Ia berpendapat bahwa pejabat kesehatan seharusnya sering memainkan peran utamanya dalam proses pendaftaran. Hal ini berarti memberi mandat hukum kepada petugas kesehatan untuk melakukan pendaftaran. Williams berharap negara-negara dapat mencari dan mendapat saran teknis terbaik dengan tetap menekankan pentingnya menghormati kedaulatan.
Anak perlu didaftarkan di tempat anak dilahirkan, hal ini dikarenakan solusi TI akan memberikan informasi dari lokasi itu kembali ke ibukota, di mana basis data populasi diproses. Walaupun hal ini mungkin dilakukan, Williams mengatakan, melalui ”the man in the bush with a mobile phone”, tantangan teknis hanya merupakan bagian dari keseluruhan yang diperlukan. Identifikasi yang efektif membutuhkan ekosistem yang lengkap, diamanatkan secara hukum, dan diatur dengan benar.
Menghadapi situasi di mana ia dapat secara efisien mendaftarkan orang melalui penyedia layanan kesehatan Tingkat II dan III, Uganda memberdayakan mereka untuk secara legal melakukan pendaftaran melalui undang-undang sekunder. Program Africa Programme for Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistic (APAI-CRVS) dengan biaya rencana strategis 2017-2021 dapat diterapkan ke negara-negara berdasarkan penilaian Bank Dunia. Sementara itu UNDESA dan UNICEF sedang mengerjakan pedoman, dan Kelompok ID4D Bank Dunia memberikan 10 Prinsip Identifikasi untuk membantu negara-negara merumuskan fondasi mereka secara efektif.
The APAI-CRVS Costed Strategic Plan, 2017-2021 menandai perubahan dalam output organisasi dari fase persiapan untuk menekankan pembangunan kapasitas khusus untuk kebutuhan negara menyediakan peta jalan dengan analisis strategis dan tujuan. Williams menganjurkan pendekatan tangkas untuk membangun sistem dalam membuat perubahan hukum, seperti yang dilakukan Uganda, dan mengatakan bahwa melakukan itu adalah masalah kemauan politik. Ketika negara-negara membangun fondasi sistem identitas mereka, Uni Afrika dan Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (ECA) memiliki peran yang harus dimainkan dalam mendidik dan mengkordinasikan negara-negara anggota.
Upaya-upaya koordinasi dan pendidikan tersebut telah berlangsung selama hampir satu dekade dan saat ini mereka sedang membangun satu sama lain sehingga memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengenali apa yang perlu mereka lakukan. Hal ini seperti gelombong, semakin banyak dan pertemuan seperti inilah yang mendidik para pendaftar sipil dan para menteri dalam negeri. Jangan pergi untuk objek yang mengkilap, lakukan dengan benar, memiliki sistem holistik, Pastikan semua sistem berbicara satu sama lain, dan ada interoperabilitas.
Pembuat kebijakan sudah sangat termotivasi untuk membangun sistem yang berfungsi, karena tujuan yang hanya dapat mereka capai dengan sistem identitas hukum dan digital yang fungsional. Tanpa ini, Anda tidak akan mendapatkan e-government, tanpa ini Anda tidak akan mendapatkan inklusi keuangan Anda. Namun, vendor biometrik dan sistem identitas dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan akan sistem identitas holistik.
Daripada menganjurkan praktik etika tertentu, Williams mengatakan dia percaya pendekatan perusahaan yang berprinsip untuk melayani pasar dunia yang sedang berkembang untuk identitas akan membuat dampak besar. Vendor tidak hanya harus menghindari menjual solusi band-aid, tetapi mereka dapat berkontribusi untuk memajukan pendidikan pemerintah, yang akan mendengarkan mereka.
William menjelaskan alasannya dalam menggedor kasus ini ialah untuk menyadarkan bahwa ini bukan lagi sistem biner PBB atau mitra pembangunan dan pemerintah dari negara-negara anggota. Sektor swasta, bisnis, sekarang menjadi bagian darinya. Kami tidak akan pernah mencapai sasaran pembangunan tanpa sektor swasta. Bagaimana sektor swasta beroperasi di bidang ini sekarang sangat kritis.
Pemerintah juga perlu belajar satu sama lain, pekerja pemerintah yang cerdas telah menjelajahi ruang, dan harus dapat membantu orang lain dengan pengetahuan yang mereka butuhkan, dari bagaimana melakukan presentasi hingga rincian kode sumber yang dapat memungkinkan interoperabilitas. Mereka perlu memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki sistem holistik, dan ada beberapa prinsip utama yang perlu dicakup ketika mereka bernegosiasi, atau mereka tidak akan melakukannya dengan baik untuk rakyat mereka.
Sebagai penyedia jasa biometrik, PT ASLI RI menyediakan beberapa macam inovasi solusi biometrik software dan hardware berdasar dari sidik jari, wajah, iris, suara, telapak tangan, hingga kecocokan jejak kaki. Produk dan solusi milik PT ASLI RI telah dipakai selama beberapa tahun oleh aplikasi sipil ataupun forensik, seperti lintas perbatasan, investigasi kriminal, sistem identifikasi nasional, registrasi pemilihan umum, pemeriksaan duplikasi dan verifikasi, penerbitan paspor dan beberapa proyek berskala nasional. Untuk penawaran dan pemesanan segera hubungi kami.
biometrik biometrik wajah layanan ASLI RI layanan biometrik
Last modified: August 7, 2019
